KataNusa.com
Halo,

Pembaca

Download our available apps

Apple IoS KataNusa.com Android Apps KataNusa.com
Syarat Belum Lengkap, Penjabat Bupati Muba Belum Dilantik Gubernur Sumsel
Syarat Belum Lengkap, Penjabat Bupati Muba Belum Dilantik Gubernur Sumsel
Gubernur Sumsel H Herman Deru. Foto: Sibernas.com

Katanusa - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H Herman Deru saat diwawancarai di Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, Selasa (24/05/2022) menyebutkan, untuk dapat menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Musi Banyuasin (Muba) harus melengkapi syarat administrasi.

Untuk itu, sambung Deru, pihaknya sudah mengkonfirmasi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai permasalahan Pj Bupati Muba. "Saya sudah mengkonfirmasi ke Sekjen Kemendagri bahwa syarat adminitrasi Pj Bupati Muba masih harus ada yang di lengkapi dahulu," katanya

Lanjutnya, Maka dari itulah dirinya memberikan atau menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Harian (Plh) Bupati Muba kepada Apriyadi dulu sebelum jadi Pj "Namun kita tetap taat dan menghormati keputusan yang telah dibuat pemerintah menunjuk Apriyadi sebagai Pj Bupati Muba," ujar Deru

Lihat Juga : Puluhan Mahasiswa Stihura Bakal Demo Gubernur Sumsel.

Deru mengungkapkan, untuk masa jabatan Pj Muba sendiri selama satu tahun. Kendati begitu, jika yang bersangkutan dalam masa jabatannya tidak sesuai dengan harapan dan menyalahi kewenangan maka bukan tidak mungkin jabatannya berakhir hanya satu atau dua hari saja.

"Ya kalau tidak pas, satu dua hari bakal saya copot lagi," ungkapnya

Saat ditanya mengenai Pengganti Sekretaris Daerah (Sekda) Muba, Deru menjelaskan, pihaknya masih menunggu usulan dari Plh Bupati Muba Apriyadi untuk kemudian diteruskan kepada Gubernur Sumsel H Herman Deru.

"Usulannya saya masih menunggu Apriyadi. Tergantung dari usulan," jelas Deru

Jadi Polemik

Belum dilantiknya Penjabat Bupati Muba, menurut Pakar Komunikasi Politik Dosen Ilmu komunikasi, sekaligus sebagai tokoh masyarakat Muba, Dr.H.Rahidin H.Anang.,MS, ini polemik yang luar biasa.

"Setelah saya mengkaji dan melihat Undang Undang ternyata memang Pejabat Bupati itu disarankan pernah menduduki jabatan struktural eselon 2 dengan pangkat golongan sekurang-kurangnya 4B dan selama 3 tahun terakhir memiliki kinerja yang baik. Ada indikatornya kinerja yang baik," ujarnya saat konfrensi pers Selasa, (24/5/2022).

Lebih lanjut Rahidin menjelaskan, Pejabat Bupati di tetapkan oleh Presiden, atas usul dari Gubernur dari kabupaten yang bersangkutan dan pertimbangan DPRD.

"Saya kira tindakan dan kebijakan Gubernur tidak mau melantik seakannya keluarnya nama Pj bupati muba ini tanpa rekomendasi Gubernur itukan merupakan hal yang wajar. Saya memberikan motivasi saran kepada Gubernur Sumsel ada contoh salah satu gubernur di Indonesia ini saya sebut Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi yang berani tidak melantik Pj bupati yang bukan rekomendasi dari Gubernur," tambahnya.

Rahidin berharap, Gubernur Sumsel menjalin komunikasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Mendagri.

"Pak Gubernur harus membangun komunikasi yang bagus dengan Mendagri. Jika sudah terjalin komunikasi yang bagus, maka semua akan berjalan dengan baik. Sekda Muba memang layak menjadi Pj Bupati Muba, tapi Bapak Gubernur ada pertimbangan yang sangat hati-hati. Saya yang juga tokoh masyarakat Muba berharap terjalin komunikasi antara Bapak Gubernur Sumsel dengan Mendagri demi masyarakat Muba dan Sumsel, " pungkasnya. (MR)

Sumber:sibernas.com

Komentar Sumatera