KataNusa.com
Halo,

Pembaca

Download our available apps

Apple IoS KataNusa.com Android Apps KataNusa.com
Pengusaha Wajib Bayarkan THR H-7 Idul Fitri, Terlambat Didenda 5 Persen
Pengusaha Wajib Bayarkan THR H-7 Idul Fitri, Terlambat Didenda 5 Persen
Ilustrasi.

Katanusa - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jambi mengingatkan perusahaan untuk membayar THR para pekerja/buruh paling lambat H-7 Hari Raya Idul 1443 H mendatang. Jika tidak, bakal ada saksi yang akan diberikan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan dan Hubungan Industri (Wasnaker), Dedy Ardiansyah, Sabtu (09/04) sebagaimana dilansir exposse.com.

Sebagaimana diketahui, setiap Hari Raya Idul Fitri, perusahaan diwajibkan membayar THR para karyawannya, sebagaimana dengan aturan yang berlaku.

Dedy mengatakan, regulasi mengenai THR ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada pekan kedua April 2022. Salah satu fokus SE ini terkait larangan perusahaan melakukan pemotongan atau mencicil THR.

Landasan hukum, sebut Dedy juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di perusahaan.

Di Provinsi Jambi, terang Dedy, saat ini tercatat ada 4.007 perusahaan yang terdata. Semuanya wajib memberikan THR untuk karyawannya.

"Kita anjurkan perusahaan mulai membayar THR karyawan/buruh dari sekarang, agar sudah dekat hari-H tidak kalang kabut," imbuhnya.

Untuk itu, Ia mengingatkan jangan ada perusahaan yang mencoba untuk tidak memberikan THR kepada pekerja/buruhnya. Jika ada yang nekat, maka pihaknya akan melakukan penindakan secara tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bilangnya, sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi pengusaha yang melalaikan kewajibannya membayar THR pekerja/buruhnya akan menerima teguran tertulis. Kemudian pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh produksi, serta pembekuan usaha. Sanksi tersebut nantinya akan diberikan secara bertahap.

Jika terjadi keterlambatan pembayaran, pengusaha akan dikenai denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan, sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar. Denda yang diberikan tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha, untuk membayar THR kepada pekerjanya.

"Artinya, selain dikenai sanksi, pengusaha juga tetap wajib membayarkan THR sesuai besarannya masing-masing kepada para pekerjanya," tukasnya. (Jen)

Sumber: exposse.com

Komentar Sumatera